Sumber foto: www.finance.detik.com
Mudik menjadi tradisi masyarakat Indonesia di hari-hari besar.Tak terpungkiri dengan hari raya Idul Fitri, semarak mudik iniselalu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat perantauan.Bertemu orang tua dan sanak saudara merupakan hal utamayang menjadi alasan mendasar pemudik untuk balik kampung.Namun, di tahun kedua Ramadhan dengan pandemi ini, pemerintah tetap melarang masyarakat untuk mudik demi menghindari lonjakan kasus positif covid-19 di Indonesia.
Untuk mencegah pemudik, pemerintah memberikan sanksikepada siapapun pemudik yang nekat mudik dari tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Hal ini pun menuai kontroversi olehmasyarakat Indonesia dan sejumlah pejabat pemerintah.
Wakil Sekjen Partai Demokrat Irwan Fecho mengkritik lantaranadanya inkonsisten terkait kebijakan mudik. "Pemerintah inimemang koordinasinya sangat-sangat bermasalah di dalampemerintahan sendiri. Ini kan standar ganda namanya," ujarIrwan kepada wartawan detik.com, Jumat (26/3/2021).
Irwan menjelaskan semula pemerintah melalui KementerianPerhubungan memperbolehkan mudik. Pihaknya, kata Irwan, juga telah meminta ke Kemenhub untuk memperhatikankelayakan sarana dan transportasi berupa inspeksi terhadappersonel, ramp check, hingga ketersediaan sarana keselamatan.
Namun, menurutnya tiba-tiba pemerintah mengeluarkankebijakan larangan mudik 2021. Irwan menyebutkan publikbutuh penjelasan.
"Di satu sisi Menko PMK mengatakan nggak boleh mudik, tapidi kementerian lain (dalam hal ini) Kemenhub mengatakanboleh mudik. Jangan sampai yang ditangkap masyarakat itularangan mudik tapi di sisi lain mereka juga tetap diberikanruang," tutur Irwan.
Irwan menambahkan jika larangan mudik sudah final, makaharus ada regulasinya. Aturan ini harus disinergikan dengansejumlah transportasi umum.
"Kami minta Kemenhub untuk peraturan pelarangan, termasukpembatasan di simpul-simpul transportasi publik seperti stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandara," ungkap Irwan.
Sementara itu, Kepala Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat (Jakbar), Revi Zulkarnain mengatakan sejumlah PO bus kecewamerespons kebijakan pemerintah soal larangan mudik Lebaran2021. Revi menuturkan dirinya berupaya memberi pemahamankepada para PO bus soal tujuan pelarangan mudik adalah untukmengantisipasi penyebaran COVID-19.
(PO bus) iya kecewa (soal larangan mudik Lebaran 2021), sebagian mungkin ada (yang kecewa) ya. Cuma kemarin sayasudah beri pemahaman bahwa tujuan pemerintah itu baik, untukmengantisipasi penyebaran COVID-19 ini," kata Revi saatdihubungi, Sabtu (27/3/2021).
"Sehingga orang tidak berbondong-bondong ke daerah ataumudik, sehingga nanti penularannya makin tinggi, gitu.Mungkin pemahaman itu yang mungkin kita sampaikan gitu.Karena itu, ada masa waktunya juga kan, dari 6 Mei sampai 17 Mei, masa waktunya yang larangan mudik 2021," sambungRevi.
Lebih lanjut Revi mengatakan sejumlah PO bus masih belumpaham alasan larangan mudik Lebaran 2021. Dia pun dihujanipertanyaan oleh para pengemudi dan pengurus PO bus.
"Ya memang ada sebagian menanyakan langsung ke saya, baikdari perusahaan PO bus maupun pengurus-pengurus, pengemudinya, kenapa kok mudik dilarang gitu. Tapi kan sudahsaya sampaikan, ini kebijakan pemerintah, pasti kan sudahdilihat apa sih dampaknya," ujarnya.
"Apalagi saat ini yang saya tahu masih masa PPKM, memangsudah agak menurun ya, untuk mencegah supaya tidakmeningkat lagi, makanya itu dilarang," imbuhnya.
Menurut sejumlah pakar epidemiolog, memang mobilitasmasyarakat mudik menjadi yang tertinggi dalam kasus postifcovid-19. Sangat tidak dianjurkan mudik dikala pandemi ini..
Namun, kita ambil hal positifnya dari kebijakan pemerintahuntuk masyarakat Indonesia agar terbebas dari virus covid-19 dan dapat nenjalankan aktifitas dan kehidupan layaknya sebelumpandemi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar